Pelayanan Izin Terpadu Online (Pinto) Kab. Aceh Besar
SKDU/SITU tidak diterbitkan lagi oleh Pemerintah Daerah
"Diintegrasikan Secara Elektronik."


MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 503/6491/SJ Jakarta, 17 Juli 2019
Sifat : Penting Yth. Sdr/i. Bupati/Walikota
Lampiran : -  di-
Hal : Penyelenggaraan Seluruh Indonesia
  Pelayanan Perizinan dan
  Nonperizinan di Daerah.


Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri
 Nomor 19 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan peningkatan kemudahan berusaha di daerah, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
  1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan lzin Gingguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Iahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan lzin Gangguan Di Daerah, dan dipertegas dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor S00/3231/SJ tanggal 19 Juli 2017 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, menegaskan bahwa pedoman penetapan izin gangguan di daerah dicabut atau dihapus, sehingga Pemerintah Daerah tidak dapat lagi menerbitkan izin dan melakukan pungutan retribusi atas izin gangguan.
  2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dan Surat lzin Tempat Usaha (S|TU) yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha dengan maksud agar tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan disekitar tempat berusaha dapat dikategorikan dalam izin gangguan, sehingga dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, SKDU/SITU tidak dapat diterbitkan lagi oleh Pemerintah Daerah.
  3. Sesuai Pasal 144 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa objek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga apabila izin gangguan tidak dapat diterbitkan maka objek retribusi izin gangguan (HO/SKDU/SITU) tidak dapat dipungut lagi.
  4. lzin gangguan sebagaimana dimaksud telah diintegrasikan dalam penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL sesuai Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
  5. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan serta mengantisipasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan, perlu dilakukan penguatan perlindungan hukum terhadap penyelenggara perizinan dan nonperizinan di PTSP.
  6. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut;
    a. Memerintahkan kepada perangkat daerah agar dalam memberikan izin tidak mempersyaratkan HO/SKDU/SITU;
    b.  Melakukan revisi Perda yang masih mempersyaratkan HO/SKDU/SITU;
    c. Memerintahkan kepada Kepala Bagian Hukum untuk memberikan pendampingan hukum kepada penyelenggara perizinan dan nonperizinan di PTSP, yang pelaksanaannya dapat melibatkan advokat dan/atau konsultan hukum; dan
    d. Melaporkan langkah-langkah sebagaimana dimaksud di atas kepada Menteri Dalam Negeri u.p Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Menteri Dalam Negeri


      Tjahjo Kumolo

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;

2. Wakil Presiden Republik Indonesia;

3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7, Jaksa Agung Republik Indonesia;

8, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;

9. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

10. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;

11. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;

12. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;

13. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;

14. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;

15, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten/Kota;

16. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;

17. Camat: dan

18. Kepala Desa.

Lihat berita lainnya...